“Semua mata mengarah kepada kalian semua. Keliru sedikit saja, pasti dipersoalkan. Makanya ikut saja aturan,” kata Heddy dalam Rakor Terpadu Pilkada Serentak Sulut di Command Center Bawaslu Sulut, Senin (07/10/2024).
Rakor ini diikuti secara daring oleh Komisioner KPU dan Bawaslu di 15 kabupaten kota; Panwascam dan PPK di 171 kecamatan; serta PKD dan PPS di 1.839 kelurahan/desa.
Lugito mengungkapkan, tantangan terhadap penyelenggara Pemilu di Pilkada jauh lebih berat dibanding Pileg/Pilpres 2024 lalu.
Katanya, meskipun secara teknis lebih ringan tapi tantangan dan tekanan jauh lebih berat.
Pasalnya, Pilkada melibatkan peserta yang merupakan tokoh-tokoh di daerah yang memiliki pengaruh dan pendukung.
“Para tokoh ini punya kerabat, massa sehingga bapak ibu punya tantangan besar, tekanannya pasti besar. Karena itu, saya minta, jaga integritas dan ikut aturan saja,” kata Lugito.
Ia mengungkapkan, KPU dan Bawaslu punya peran vital menjaga kedaulatan rakyat.
“KPU dan Bawaslu kalau gagal, banyak dicaci tapi kalau berhasil tidak dipuji sebab dianggap biasa. Kalaupun berhasil, masih dikritik pula,” jelasnya.
Lugito mengingatkan para penyelenggara Pemilu agar menjaga independensi. Katanya, penyelenggara terikat aturan dan etik.
“Penyelenggara itu diikat aturan, termasuk soal etik, menyangkut patut dan tidak patut. Karena itu harus menjaga perilaku,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh mengungkapkan, penyelenggara Pemilu harus bekerja sama.
Antara KPU dan Bawaslu hingga jajaran di tingkat kelurahan desa bersinergi mewujudkan Pilkada ber integritas. “Mari sama-sama kita menjaga perilaku dan integritas,” kata Mewoh.
Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan mengungkapkan, penyelenggara menjaga independensi dan integritas tujuan akhirnya agar Pilkada berkualitas.
“Proses Pilkada yang berintegritas, artinya pemimpin yang dihasilkan juga berkualitas,” jelasnya.(theo)
