Koran Manado News– Wakil Wali Kota Manado dr Richard H. M Sualang menghadiri sekaligus menerima secara simbolis Sertifikat Aset Pemerintah Kota Manado dalam rangka program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2025 oleh ATR/BPN Kanwil Sulawesi Utara, yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. M. Rifqinizamy Karyawuda, SH.MH, Selasa(10/6/2025).
Adapun sertifikat yang diterima yakni aset pemkot Manado dan fasilitas umum. Penyerahan dirangkaikan dalam acara Penyerahan Sertifikat rumah ibadah, badan sosial dan aset milik pemerintah Kota Manado, di Gereja Katolik Yesus Gembala Baik Paniki Bawah, Manado. Selain Pemkot Manado, Rumah Ibadah Perwakilan Gereja Katolik, Masjid dan Gereja GMIM serta warga juga ikut menerima sertifikat program PTSL.
Saat diwawancarai, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. M. Rifqinizamy Karyawuda menyampaikan penggunaan Dana dari PTSL berasal dari bank dunia dan APBN murni. Dimana, pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dia berharap seluruh tanah di Indonesia itu sudah bersertifikat.
“Termasuk juga di Sulawesi Utara. Memang tantangan di lapangan itu tidaklah mudah, kerap kali ada dinamika untuk memastikan siapa pemilik dan seterusnya. Namun dari ke semuanya itu kita semua bekerja keras. Saya lihat ATR/BPN itu sudah sangat serius untuk melakukan itu,” ungkapnya.
Dirinya juga mengapresiasi Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado yang sudah sangat concern, tidak hanya kepada warga tetapi juga di Rumah Ibadah.
“Karena jangan sampai rumah ibadah yang sudah kita bangun bersama bergotong royong, bahu membahu,mencari uang untuk pembangunan rumah ibadah, tiba-tiba suatu hari di komplen karena tidak memiliki sertifikasi hak milik. Maka dari itu saya sudah pesankan ke pak Wagub dan pak Wawali kalau bisa kita kerahkan seluruh infrastruktur pemerintahan di tingkat terbawa untuk menginventarisir seluruh rumah ibadah di Sulut dan Manado. Yang kemudian kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan pengukuran dan pensertifikatannya,” Jelasnya.
“Mudah-mudahan APBD kita sudah normal, sehingga kedepan program PTSL ini bukan hanya bisa mengandalkan dana APBN tetapi juga bisa menyelesaikan persentasenya yang tinggal sedikit lagi. Dimana APBN sudah bekerja dari 30 persen di tahun 2017 hingga 80 persen di tahun ini. Dan diharapkan dari kerja keras kita semua, 20 persen itu bisa tercapai,” Tambahnya sembari menambah mudah-mudahan ada kebijakan untuk pertama kali, untuk PTSL skala orang yang tidak mampu dan terpinggirkan atau mereka yang tidak mampu menerbitkan sertifikatnya sendiri itu BPHTB-nya digratiskan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus mendukung penuh pelaksanaan program ptsl di seluruh kabupaten/kota.
“Kami percaya dengan adanya percepatan sertifikasi tanah akan membawa dampak yang positif, yang luas mulai dari peningkatan investasi, ekonomi daerah dan penguatan kehidupan sosial keagamaan yang harmonis,” kata Wagub. Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas kinerja dari ATR/BPN atas semua kerja keras dalam melaksanakan dan merealisasikan program PTSL ini.
“Tentu ini tidaklah mudah tapi dengan semangat kolaborasi dan pelayanan hari ini kita dapat lihat salah satu hasil dari kerja keras dan kerjasama tersebut. Dengan hadirnya Ketua Komisi II DPR RI adalah bentuk nyata kolaborasi antara lembaga legislatif pemerintah pusat, melalui kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam menjawab salah satu persoalan mendasar masyarakat kita yaitu kepemilikan dan perlindungan hak atas tanah,” ucapnya.
Dirinya pun berpesan kepada para penerima sertifikat untuk menjaga ini dengan sebaik-baiknya. “Sertifikat bukan hanya dokumen tapi bukti bahwa tanah yang ditempati sah secara hukum dan menjadi tanggung jawab bersama untuk digunakan,” tandasnya.
Kakanwil ATR/BPN Sulut ,Eri Pasore mengungkapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut, teruntuk Pemkot Manado serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan program ini.
“Kami apresiasi dan terimakasih karena Pemkot Manado dapat mensukseskan apa yang menjadi target Kementerian ATR/BPN provinsi Sulawesi Utara,” kuncinya.
Turut hadir, Kepala Bidang dan jajaran ATR/BPN Sulut, Kepala Pertanahan Kota Manado ,Alexander Wowiling dan Jajaran, Eselon II Provinsi Sulut, Anggota DPRD Kota Manado Stenly Tamo, para perwakilan penerima dan tamu undangan lainnya. (*/the)
