Minahasa, Koranmanadonews.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Minahasa, Rabu (16/7/2025).
Kegiatan TPID tersebut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Joko Supratikto, Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey dan Kepala Perum Bulog Sulutgo Erwin Tora dan Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut, Renold Asri.
Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey menyampaikan, kegiatan TPID yang dirangkaikan dengan penandatanganan business to business antara pelaku usaha dari Minahasa dan Bolmong menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kebijakan daerah dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kolaborasi usaha antar wilayah di Sulut.
“Isu inflasi bukan lagi menjadi masalah sektoral semata, melainkan persoalan multidimensional yang erat kaitannya dengan daya beli masyarakat, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,”jelas Bupati Dondokambey.
Kata dia, TPID hadir sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi di Daerah.
“Kami di Minahasa telah melaksanakan empat dari enam upaya kongkret dalam pengendalian inflasi sesuai dengan arahan Kemendagri antara lain pelaksanaan oprasi pasar, sidak pasar, kerjasama antar daerah, serta gerakan menanam dalam melibatkan masyarakat,”jelasnya.
Lanjut Dondokambey, masih ada dua upaya lainnya yang belum dilaksanakan yaitu pemberian bantuan subsidi transportasi yang bersumber dari APBD dan penggunaan belanja tidak terduga.
” Kedepan kerja TPID tidak cukup hanya menjaga stabilitas harga tetapi juga harus menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal, distribusi dan investasi,”katanya.
Lanjut Bupati, berdasarkan data Pemkab Minahasa indeks perkembangan harga Kabupaten Minahasa pada minggu kedua bulan Juli 2025 tercatat sebesar 0,58% dengan komunitas penyumbang kenaikan utama yaitu cabai rawit, beras dan Bawang Merah. Untuk itu ditegaskannya, agar tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Minahasa memberikan atensi penuh dengan upaya ekstra dalam mengambil langkah untuk pengendalian harga pangan.
“Kegiatan ini bukan hanya rutinitas formal namun momentum penting dalam mempererat sinergi kebijakan daerah dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta memperluas kolaborasi usaha antar wilayah di Sulawesi Utara,”tutup Bupati.
Sementara itu melalui Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Joko Supratikto menjelaskan, TPID ini adalah salah satu komunikasi yang efektif kepada seluruh pihak akan kondisi inflasi atau kondisi stock harga komuditas dan harga tertentu yang mengalami kenaikkan atau penurunan.
“Kerjasama antar daerah juga terjadi disini agar saling menguntungkan,”jelas Joko Supratikto.
Lanjut dia, perkembangan inflasi di Sulawesi Utara pada Juni 2025 ada 1.71 % (yoy), 1.85 % (ytd) dan 0.64 % (mtm) dengan 5 top komuditas andil inflasi Sulut yakni beras 0.31%, cabai rawit 0.26%, bawang merah 0.19 %, angkutan udara 0.12 % dan lemon 0.03 %.
“Kalau lima komoditas andil deflasi di Sulut yakni daging babi -0.14%, ikan malalugis -0.05 %, cabai merah -0.03 %, bawang putih -0.03 % dan ikan kembung -0.02 %,”jelasnya.
Kata dia, memang saat ini beras menjadi pendorong utama laju inflasi akibat kendala dalam pengeringan gabah karena curah hujan yang tinggi.
“Evaluasi pengendalian inflasi sinergi TPID Minahasa dan BI Sulut terus dilakukan hingga saat ini seperti sinergi gerakan pangan murah, bantuan pupuk dan lainnya,”ungkap Joko Supratikto.
Katanya, kerjasama antar daerah merupakan upaya strategis dan sistematis untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan komoditas melalui distribusi dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit.
“Untuk kontribusi PATUA dalam penguatan ketahanan pangan Minahasa sangatlah membantu dan dimana pengembangan kapasitas SDM untuk peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan terus dilakukan,”jelas Supratikto.
Pengembangan UMKM Patua lanjut Supratikto, yaitu untuk peningkatan produktivitas petani, stabilitas pasokan pangan stategis dan harga pangan stabil dan di Sulut sejak Tahun 2020 sampai 2024 terdapat 185 UMKM binaan BI Sulut yang terdiri atas 114 wirausaha dan 71 petani.
Untuk menjamin ketersediaan beras dan menstabilkan harganya maka telah dilakukan gerakan pangan murah oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terutama di Minahasa yang telah dilakukan pada tadi pagi Rabu (16/07/2025).
“Kami akan terus berupaya memantau dan menjaga pasokan bahan pokok, menstabilkan harga, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya. (*ferry)
