Jakarta , Koranamanadonews.com– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI mendapatkan mandat untuk menyalurkan tambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.
Tahun ini, BRI dipercaya menyalurkan FLPP sebanyak 25.000 unit, meningkat sebesar 7.300 unit dari
kuota sebelumnya yang berjumlah 17.700 unit. Penambahan kuota ini menjadi bagian dari dukungan
BRI terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, dengan tujuan menyediakan
hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Adapun, komitmen ini diresmikan melalui Penandatanganan MoU Kuota Penyaluran dan Akad Massal
1.000 Nasabah KPR Subsidi yang berlangsung di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Direktur Utama Hery Gunardi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho serta turut dihadiri oleh Ketua Umum REI Djoko Suranto, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah dan Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono.
Untuk mempercepat realisasi penyaluran tersebut, akad ini dilaksanakan secara serentak di 75 kantor
cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, bersama dengan notaris dan developer perumahan
bersubsidi mitra BRI.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan dengan adanya Penandatanganan MoU & Akad Massal ini, backlog kepemilikan perumahan diharapkan semakin kecil sehingga semakin banyak masyarakat yang hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.
“Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya.
Sebagai salah satu mitra penyalur KPRS, saat ini BRI merupakan salah satu bank penyalur kredit
terbanyak dengan mayoritas pembiayaan KPRS terbesar berasal dari program FLPP. Per Juni 2025,
KPRS BRI telah diberikan kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding mencapai
Rp13,79 Triliun. Dari penyaluan tersebut, sekitar 97% merupakan outstanding FLPP dengan kualitas
kredit yang tetap terjaga.
“Artinya kita menyalurkan dgn tata Kelola yang baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NonPerforming Loan) yang berada di level rendah, yakni 1,1%. Jadi, tetap aman,” ujar Hery Gunardi. Pada Juli 2025, BRI telah menyalurkan kuota FLPP mencapai 105,88% dari target penyaluran sebesar 17.700 unit.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia
Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect)
yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya.
“Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada
developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada, Saya minta ini dukungan penuh dari
BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih
berkeadilan,” ujar Maruarar.
Sebagai informasi, berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun (Susenas) tahun
2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Jika dilihat lebih dalam, sebanyak
83,4% dari backlog ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.
Program FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang
disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera. Di mana, hal ini bertujuan untuk
mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.
Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan
dengan mengikuti ketentuan zona wilayah dan status perkawinan. Skema ini juga memberikan akses
terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku
bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun. (the)
