Kali ini, Rabu (10/09/2025), pengawasan dilakukan di Pasar Bersehati, Kota Manado, Sulawesi Utara, serta Gudang Perum BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
“Dalam kegiatan ini, dilakukan rangkaian pengawasan dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga MINYAKITA di wilayah Sulawesi Utara.
Hasil pengawasan menunjukkan, stok MINYAKITA tersedia dan mencukupi dengan harga sesuai HET, yaitu Rp15.700/liter,” terang Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Mario Josko.
Mario menerangkan, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 10 September 2025, harga rata-rata MINYAKITA di tingkat nasional tercatat stabil dalam sebulan terakhir, yaitu sebesar Rp16.700/liter.
Sedangkan harga MINYAKITA di Sulawesi Utara masih di atas HET, tetapi mengalami penurunan harga, dengan rata-rata harga MINYAKITA per 10 September 2025, yaitu Rp16.425/liter. Penurunan harga rata-rata MINYAKITA tersebut sebesar 5,7 persen jika dibandingkan minggu sebelumnya yang sebesar Rp17.425/liter.
“Kabupaten/kota yang menjadi pembentuk harga Provinsi Sulawesi Utara antara lain Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, dan Kota Kotamobagu. Harga MINYAKITA di Kota Manado sudah sesuai HET Rp15.700/liter.
Kab. Minahasa Utara dan Kab. Minahasa Selatan sudah turun menjadi Rp16.000/liter, tapi Kota Kotamobagu masih tinggi, yaitu Rp18.000/liter.
Kita berharap, dengan adanya pasokan yang kontinu, harga MINYAKITA terus mengalami tren penurunan hingga stabil sesuai HET,” tuturnya.
Saat ini, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara telah mendapatkan pasokan MINYAKITA dari WILMAR Group, yaitu PT Multi Nabati Sulawesi sebanyak 96.000 liter yang akan didistribusikan secara merata di Provinsi Sulawesi Utara. Pasokan MINYAKITA diharapkan akan terus berlanjut secara kontinu gunamemastikan ketersediaan stok MINYAKITA di wilayah Sulawesi Utara.
“Produsen dan distributor lain diharapkan dapat ikut membantu pemerataan pendistribusian MINYAKITA, baik melalui distributor maupun BUMN Pangan.
Kementerian Perdagangan secara aktif akan terus mendorong pasokan MINYAKITA ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Mario.
Mario menegaskan, Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi serta melakukan pengawasan ke berbagai daerah lain.
Selain untuk memastikan ketersediaan stok dan kesesuaian harga, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian produk dalam rangka perlindungan konsumen.
Kementerian Perdagangan juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan dan berkoordinasi dengan produsen, distributor, dan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga MINYAKITA di wilayahnya masing-masing.
Asdep Intelkam Bimmas dan Obvitnas, Kedeputian Bidkoor Kamtibmas, Kemenko Polkam, Brigjen TNI M Sujono menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Perdagangan, BULOG, Pemerintah Provinsi Sulut, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya yang terus berupaya mengawal distribusi bahan pokok.
Sinergi yang terbangun inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam menghadapi tantangan stabilisasi harga dan tantangan pangan di wilayah Sulut dan secara nasional.
Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Strategis Bidang PanganRangkaian pengawasan distribusi bidang pangan ini juga disertai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Identifikasi Isu Strategis Bidang Pangan dan Pengawasan Harga Bahan Pokok dalam Menjaga Stabilitas Pangan Nasional. Rakor ini dibuka oleh Brigjen TNI M Sujono.
Direktur Tertib Niaga, Mario Josko yang menjadi salah satu narasumber pada rakor ini mengapresiasi adanyasinergi lintas instansi yang telah berjalan baik di lingkup Sulawesi Utara ini, sehingga secara efektif telah turut menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga.
Mario menambahkan, “Edukasi terhadap pengecer dan pedagang pasar masih harus terus dilakukan agar dapat memahami ketentuan yang berlaku dalam melakukan aktivitas penjualan MINYAKITA.
Beriringan dengan upaya edukasi tersebut, monitoring dan pengawasan juga yang harus terus berkesinambungan dilakukan, sehingga pemerataan distribusi dan kesesuaian harga dapat dijaga.
”Bertindak sebagai narasumber pada rakor ini yaitu Kasiter Korem 131 Satugas Tugas Pangan Mabes TNI, Kol. Inf. Lucky Maramis; Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Indra Gunawan; dan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Indra Wijayanto.Pada kesempatan ini, peserta rakor yang merupakan produsen, pemilik perusahaan, distributor, serta dinas terkait juga menyampaikan pertanyaan serta aspirasinya.
Mereka menyatakan komitmen untuk terus berkolaborasi dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. (ferry)
