Bitung, Koranmanadonews.com–Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi menyeluruh.
“Stabilitas harga pangan adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antar daerah, penguatan kapasitas produksi lokal, serta kelancaran distribusi harus terus kita perkuat,” ujar Supratikto, saat High Level Meeting (HLM) TPID Bitung, yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) , Rabu, 10 September 2025.
Selain KAD, beliau juga menekankan pentingnya Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) sebagai salah satu inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan. Hingga tahun 2025, terdapat 85 kelompok tani PATUA di Sulut, termasuk tiga di antaranya berasal dari Kota Bitung yang fokus pada komoditas cabai rawit.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Bitung, menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar forum rutin, melainkan wadah sinergi bagi kita semua untuk menyatukan langkah, dan memastikan masyarakat terlindungi dari gejolak harga.
”Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengendalikan inflasi sendirian. Hanya dengan gotong royong kita bisa menjaga keterjangkauan harga, menjamin pasokan yang merata, serta memperkuat ketahanan pangan lokal” tuturnya.
Berbagai tantangan masih dihadapi Kota Bitung, antara lain ketergantungan pada pasokan eksternal, produktivitas cabai dan bawang yang masih rendah, serta keterbatasan produksi padi. Pemerintah Kota bersama KPwBI Provinsi Sulut dan TPID akan mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta optimalisasi kerja sama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas harga melalui distribusi, logistik, dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan langkah sistematis, inflasi Sulut diharapkan tetap dalam sasaran nasional 2,5% ± 1%. TPID Bitung optimis kolaborasi erat pemerintah, pelaku usaha, kelompok tani, dan Bank Indonesia akan menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Bitung, Rabu, 10 September 2025.
Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran nasional, khususnya di Kota Bitung yang memiliki peran penting dalam perekonomian Sulawesi Utara.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan perkembangan inflasi Sulawesi Utara yang pada bulan Agustus 2025 mencatatkan deflasi sebesar 1,11% (mtm). Deflasi terutama didorong oleh panen raya tomat yang terjadi di Minahasa dan Minahasa Tenggara, serta cabai rawit di Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Gorontalo.
Selain itu, harga daging babi juga menurun seiring normalisasi pasokan dari pedagang dan peternak. Meskipun terjadi deflasi, jika ditarik data yang lebih panjang, inflasi bulanan di Sulut relatif lebih bergejolak, dengan tingkat volatilitas sebesar 0,87%, lebih tinggi dibandingkan volatilitas inflasi bulanan Nasional yang sebesar 0,54%.
Kondisi ini perlu diantisipasi secara serius karena gejolak kenaikan harga yang terlalu tinggi akan membebani konsumen, sedangkan penurunan harga yang terlalu dalam dapat merugikan petani dan produsen.
Kota Bitung, meskipun bukan termasuk kota perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), namun menjadi salah satu barometer penting mengingat pergerakan harganya cenderung mengikuti Manado. Komoditas yang paling sering memicu fluktuasi harga di Bitung adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. (ferry)
