Koran Manado News – Keabsahan kepengurusan PBSI Kota Manado hasil Musyawarah Kota (Muskot) bertempat di Hotel Aston Manado pada 8 Oktober 2025 masih terhambat, karena hingga saat ini Pengprov PBSI Sulut yang menolak mengakui. Sebanyak 19 klub bulutangkis menuding Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sulawesi Utara sengaja menghambat pengesahan kepengurusan PBSI Kota Manado yang baru terpilih. Juru bicara klub, Albert Wales, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap sikap Pengprov PBSI Sulut yang menolak mengakui hasil Musyawarah Kota (Muskot) pada 8 Oktober 2025. Padahal, kata dia, musyawarah itu sah karena dihadiri 22 dari total 26 klub resmi.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi. Ada kesan kesengajaan untuk menghambat roda organisasi. Sikap Pengprov jelas sepihak dan tidak menghargai suara klub sebagai pemilik konstitusi,” tegas Albert, Jumat,(31/10/2025).
Ketegangan makin memanas setelah upaya mediasi yang digagas KONI Sulawesi Utara gagal total. Pengprov PBSI Sulut dikabarkan tidak hadir dalam pertemuan yang difasilitasi KONI, memunculkan spekulasi adanya “motif lain” di balik sikap mereka.
“KONI sudah coba memfasilitasi dialog, tapi mereka (PBSI Sulut) tidak datang. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya?” ujar Albert.
Klub-klub peserta Muskot mendesak agar Pengprov PBSI Sulut segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan baru, apalagi KONI Manado sudah memberikan rekomendasi resmi. Mereka memberi ultimatum keras, jika SK tak segera keluar, langkah hukum bakal ditempuh. Albert menilai penundaan penerbitan SK sama saja dengan melanggar hak konstitusional klub.
“Kami siap menempuh jalur hukum agar proses organisasi berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Diketahui, konflik ini mencuat setelah Pengprov PBSI Sulut melalui surat bernomor 287/PBSI SULUT/EXT/X/2025 menyatakan tidak mengakui hasil Muskot PBSI Kota Manado. Keputusan itu menjadi pemicu utama gelombang protes dari klub-klub anggota. (the).
