Bitung, Koranmanadonews.com– Perjanjian Kerjasama (PKS) KAD sebagai tindak lanjut nyata, dari pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Bitung, yang digelar Pemerintah Kota Bitung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rabu, 10 September 2025.
Penandatanganan PKS KAD Government-to-Government (G2G) antara Pemerintah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara untuk komoditas pertanian strategis.
Kerja sama ini akan dilanjutkan dengan penjajakan KAD Business-to-Business (B2B) antara Perusahaan Umum Daerah (Perimda) Pasar Kota Bitung dan kelompok tani di Minahasa Utara untuk komoditas cabai rawit. Dengan skema ini, daerah yang mengalami surplus produksi dapat menyalurkan komoditasnya ke daerah defisit, sehingga harga tetap stabil dan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi menyeluruh.
“Stabilitas harga pangan adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antar daerah, penguatan kapasitas produksi lokal, serta kelancaran distribusi harus terus kita perkuat,” ujarnya.
Selain KAD, Joko Supratikto bmenekankan pentingnya Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) sebagai salah satu inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan.
Hingga tahun 2025, terdapat 85 kelompok tani PATUA di Sulut, termasuk tiga di antaranya berasal dari Kota Bitung yang fokus pada komoditas cabai rawit.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Bitung, Randito Maringka, bahwa pertemuan ini bukan sekadar forum rutin, melainkan wadah sinergi bagi kita semua untuk menyatukan langkah, dan memastikan masyarakat terlindungi dari gejolak harga.
”Kolaborasi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengendalikan inflasi sendirian. Hanya dengan gotong royong kita bisa menjaga keterjangkauan harga, menjamin pasokan yang merata, serta memperkuat ketahanan pangan lokal” tuturnya.
Berbagai tantangan masih dihadapi Kota Bitung, antara lain ketergantungan pada pasokan eksternal, produktivitas cabai dan bawang yang masih rendah, serta keterbatasan produksi padi. Pemerintah Kota bersama KPwBI Provinsi Sulut dan TPID akan mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta optimalisasi kerja sama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas harga melalui distribusi, logistik, dan komunikasi dengan masyarakat.
Dengan langkah sistematis, inflasi Sulut diharapkan tetap dalam sasaran nasional 2,5% ± 1%. TPID Bitung optimis kolaborasi erat pemerintah, pelaku usaha, kelompok tani, dan Bank Indonesia akan menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ferry)
