Koran Manado News — Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Sinergitas Pemutakhiran dan Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan serta Optimalisasi Pengelolaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Acara strategis yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Manado ini diselenggarakan di Hotel Aston Manado pada Selasa,(10/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai unsur penting pemerintahan, penyelenggara pemilu, hingga elemen masyarakat ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Kota Manado, Julises Oehlers, yang hadir mewakili Walikota Manado, Andrei Angouw serta Kaban Kesbangpol Kota Manado Sonny Takumansang.
Diawali dengan laporan Kepala Badan Kesbangpol Kota Manado yang disampaikan Kabid Politik Dalam Negeri Yuming Singal, yang memaparkan dasar hukum serta tujuan pelaksanaan kegiatan ini.
Dasar pelaksanaan kegiatan berpedoman pada:
-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
-Peraturan Walikota Manado Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
-Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengaturan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Yuming menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan pemahaman bagi para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengawasan proses pemutakhiran, serta pengelolaan indeks kerawanan pemilu di Kota Manado.
Adapun peserta yang dilibatkan meliputi para camat dari 11 kecamatan, para lurah dan ketua lingkungan perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, unsur Bawaslu, Dinas Dukcapil, hingga Aliansi Pers Kota Manado.
Pembiayaan kegiatan ini bersumber penuh dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesbangpol Kota Manado Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini juga menghadirkan nara sumber Ketua KPU Kota Manado Ferley Kaparang, Ketua Bawaslu Kota Manado Briliant Maengko, Asst 1 Julises Oehlers, Kasat Intelkam Polresta Manado, yang dimoderatori oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Manado Rievo Koloaj.
Walikota Manado Andrei Angouw dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Julises Oehlers menekankan bahwa pemilu bukan sekadar agenda politik lima tahunan, melainkan instrumen vital dalam kehidupan demokrasi yang menentukan arah kepemimpinan serta masa depan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, kualitas pemilu wajib dipersiapkan sejak dini, dengan fondasi utama berupa ketersediaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
”Di balik setiap data terdapat hak konstitusional seorang warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan demokrasi. Oleh sebab itu, pemutakhiran dan pengawasan data pemilih secara berkelanjutan harus menjadi perhatian bersama agar tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat kehilangan hak pilihnya hanya karena persoalan data,” tegas Julises Oehlers membacakan sambutan Walikota.
Walikota juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah—mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, Dinas Dukcapil, hingga para lurah dan ketua lingkungan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—untuk memperkuat koordinasi serta sinergi bersama KPU dan Bawaslu. Langkah ini penting guna mencegah terjadinya data ganda maupun ketidaksesuaian data kependudukan lainnya.
Atensi Terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Selain akurasi data pemilih, sambutan tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP berfungsi sebagai instrumen deteksi dini guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Pemerintah Kota Manado mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai berbagai bentuk ancaman stabilitas, seperti:
-Praktik politik uang.
-Penyebaran berita bohong atau hoax
-Politisasi isu SARA
-Intimidasi serta konflik antar kelompok pendukung.
Sebagai kota yang dikenal majemuk dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial, Walikota berpesan agar modal sosial dan kerukunan di Kota Manado terus dijaga. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi, namun jangan sampai perbedaan tersebut merusak persaudaraan dan kerukunan yang telah lama terbangun.
Di akhir sambutannya, atas nama Walikota Manado Andrei Angouw, Asisten I Julises Oehlers secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut, dengan harapan agar seluruh peserta dapat menghasilkan komitmen dan langkah nyata di lapangan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, demokratis, dan berintegritas di Kota Manado.(ferry)
