Koran Manado News- Wali Kota Manado Andrei Angouw menegaskan pentingnya soliditas dan garis komando dalam menjalankan pemerintahan. Pesan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Manado sekaligus launching Pelayanan Digital Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (7/9/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah kewilayahan, Andrei menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan dalam satu garis komando dan mengikuti hirarki kepemimpinan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, pembagian tugas pemerintahan memiliki jenjang yang jelas, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan dan lingkungan.
“Presiden membagi tugas kepada Gubernur, dan Gubernur membagi tugas ke Wali Kota maupun Bupati terus ke Camat, Lurah sampai Ketua Lingkungan. Prinsip dasarnya kita ini satu kesatuan, bagian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan bagian dari Pemerintah Pusat,” tegas Andrei.
Penegasan tersebut disampaikan di hadapan 11 camat, 87 lurah dan 504 ketua lingkungan se-Kota Manado.
Andrei secara khusus mengingatkan posisi ketua lingkungan sebagai ujung tombak pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi dari tingkat paling bawah hingga pemerintah kota dinilai harus berjalan tanpa terputus.
Dalam rakor tersebut, Andrei juga menyoroti strategi peningkatan pendapatan daerah. Seluruh jajaran diminta mendukung optimalisasi penerimaan pajak, termasuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang bersumber dari pemerintah provinsi.
Andrei menegaskan, peningkatan pendapatan daerah bukan sekadar mengejar angka penerimaan. Pajak yang dibayarkan masyarakat harus kembali dirasakan manfaatnya melalui pembangunan.
Ia mencontohkan pemanfaatan pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, mulai dari perbaikan jalan paving, drainase hingga pembangunan talud.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dibebani kewajiban membayar pajak, tetapi juga mendapatkan manfaat nyata dari penerimaan tersebut.
Bantuan Sosial Jangan Jadi Ruang Kepentingan Pribadi
Selain berbicara mengenai pendapatan daerah dan digitalisasi pelayanan PBB, Andrei memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kemiskinan ekstrem dan warga rentan.
Ia meminta camat, lurah hingga ketua lingkungan memastikan setiap program bantuan pemerintah diberikan berdasarkan kondisi objektif penerima.
Andrei bahkan mengingatkan jajarannya agar tidak mencampurkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam mekanisme bantuan pemerintah.
“Kalau ada keluarga sendiri, urus dulu secara pribadi, jangan langsung dilempar ke sistem bantuan pemerintah. Penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan objektif tanpa ada bias,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa program pemerintah, khususnya bantuan sosial, harus dijalankan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kedekatan maupun kepentingan tertentu.
Digitalisasi PBB Dorong Transparansi
Launching Pelayanan Digital PBB menjadi bagian dari langkah Pemkot Manado untuk memperbaiki pelayanan perpajakan sekaligus meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat.
Digitalisasi diharapkan dapat memangkas proses pelayanan yang berbelit, mempermudah transaksi pembayaran, serta memperkuat tata kelola penerimaan pajak daerah.
Optimalisasi penerimaan daerah dan pembenahan sistem pelayanan tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memperkuat kapasitas fiskal Pemkot Manado untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Rakor turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Manado dr. Steaven Dandel, Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, SE.Ak, M.Si, Kepala Bapenda Manado Jefry F.R. Mongdong, S.Sos., M.Si., CGCAE, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Utara yang membawahi wilayah Manado Ni Made Ayu Mulidyawati, SS., MA., AAAIK, CHRP, serta para camat, lurah dan ketua lingkungan se-Kota Manado.(ferry)
